Jawa Timur Tanpa Pemimpin

Jawa Timur tanpa pemimpin definitif, setidaknya sampai dua bulan kedepan. Ya, hasil keputusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) dalam sengketa pilihan gubernur Jawa Timur kemarin ( 2/12/2008 ) menyuruh dua kabupaten di Pulau Madura, Bangkalan dan Sampang untuk kembali menyelenggarakan pemungutan suara ulang paling lambat 60 hari setelah putusan.

Satu kabupaten lagi di Madura, yakni Pamekasan juga harus melakukan penghitungan ulang paling lambat 30 hari setelah putusan. MK juga memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk benar-benar mengawasi pemilihan ulang dan penghitungan suara ulang di tiga kabupaten tersebut agar tercipta pemilu yang jujur dan adil.

Alasan MK mengeluarkan keputusan “ yang tidak biasa ” tersebut karena menurut MK pemungutan suara di kabupaten Bangkalan telah terjadi kecurangan sebelum, selama dan setelah pemungutan suara yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif. Sedangkan untuk Kabupaten Sampang, terjadi kecurangan antara lain pencoblosan suara sendiri oleh petugas di TPS atas surat suara yang sengaja tidak dibagikan. Oleh karena itu kedua kabupaten tersebut diharuskan melakukan coblosan ulang.

Sedangkan penghitungan suara di Pamekasan harus dilakukan karena penghitungan suara di wilayah itu tidak dilakukan sesuai aturan, yaitu penghitungan di tingkat desa, bukan di tingkat TPS.